Belum Rampung, Perpanjangan Kontrak Freeport Dioper ke Prabowo?
Jakarta, CNN Indonesia —
Perpanjangan kontrak dan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum rampung jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 20 Oktober 2024 nanti.
Kabar ini ditegaskan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono.
Kendati, Agus tak menjelaskan apakah nasibnya sudah pasti dilimpahkan kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Masih dievaluasi (perpanjangan kontrak Freeport dari 2041 ke 2061),” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).
Pria yang akrab disapa Aca itu hanya menekankan bahwa pemerintah pasti selalu mengevaluasi. Ini dilakukan utamanya untuk melihat apakah masih ada cadangan dari tambang tersebut.
Aca mencontohkan mengapa Indonesia membuka peluang memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061. Alasannya, masih ada cadangan yang bisa dimanfaatkan.
“Kan waktu (permintaan) perpanjangan (kontrak Freeport) dievaluasi, berapa sih cadangannya? Untuk menentukan perpanjangannya berapa (lama). Kalau memang enggak (ada cadangan), ya gak diperpanjang,” jelasnya.
Di lain sisi, anak buah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu merespons isu soal produk hilirisasi Freeport sepi peminat. Kabar ini merujuk pada hasil dari fasilitas pemurnian alias smelter Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Smelter tersebut disuntik investasi Rp56 triliun. Fasilitas pemurnian ini bisa mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dari Papua yang kemudian menghasilkan 900 ribu ton katoda tembaga, sekitar 50 ton emas, dan 210 ton perak.
“Alhamdulillah (smelter) Manyar sudah satu tahapan lebih di hilirisasi, dari belum ada, sekarang sudah diproses. Nanti dilanjutkan lagi sampai ke final product, tapi untuk menuju sana kan harus disiapkan industrinya,” tutur Aca.
“Ada (pembeli produk hilirisasi Smelter Manyar), pasti. Ini kan demand dunia, ini sudah mereka (Freeport) pikirkan. Kita kan enggak sembarangan maksain bangun sesuatu yang enggak ada pasarnya. Pasti ada (pasarnya). Kalau sudah diolah kan bisa (diekspor), kalau sudah barang olahan,” tandasnya.
Perpanjangan kontrak alias izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport memang menjadi salah satu yang diupayakan Jokowi. Sang Kepala Negara juga ingin menambah kepemilikan saham negara dari 51 persen menjadi 61 persen.
Jokowi mengaku memang tak mudah mengamankan 10 persen saham tambahan tersebut. Namun, dirinya tetap optimistis, termasuk dengan mengebut sejumlah revisi aturan.
Saat Bahlil Lahadalia masih menjadi menteri investasi/kepala BKPM, ia juga getol menyuarakan hal ini.
Ia mengatakan upaya pemerintah merampungkan divestasi saham Freeport dan perpanjangan kontrak adalah dengan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
(skt/sfr)
Recent Comments