Deddy Sitorus Ungkap Gugatan 5 Kader Jadi Tanda Pihak yang Ingin Kacaukan PDIP

TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Deddy Yevri Sitorus, mengaitkan gugatan lima kader terhadap kabar adanya pihak yang ingin membuat kacau kongres partai berlogo banteng pada 2025 mendatang.

“Kalau tanda-tandanya kita bisa lihat dari lima gugatan yang diajukan kelompok tertentu,” kata Deddy kepada wartawan, di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.

Ia berujar jajaran DPP telah merespons sejumlah upaya kader yang mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan personil anggota dewan di partai itu. “Kami sudah ketahui dan kami bahkan sudah merespons beberapa waktu yang lalu.” ujarnya.  

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar kabar ada pihak yang ingin membuat kacau Kongres PDIP 2025. Pihak itu tidak ingin Megawati menjadi ketua umum kembali. Ia menduga akan ada pihak yang menganggap kepemimpinan tidak berhasil. 

“Katanya di kongres juga mau diawut-awut (kacau). Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu awut-awut partai saya,” kata Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Megawati mengklaim masih diminta seluruh kadernya untuk memimpin partai berlambang banteng itu. Ketika Kongres PDIP nanti, Megawati akan dipilih sebagai Ketua Umum kembali secara aklamasi. Namun, ia menyinggung keinginannya untuk pensiun sebagai ketua umum. 

“Enak saja emangnya gue enggak boleh pensiun?” kata Presiden Kelima ini.

Megawati pun menantang pihak yang ingin mengacaukan Kongres PDIP. Menurut Megawati, partainya tidak akan semudah itu untuk dikacaukan. “Coba awut-awut partai saya” tantang Megawati.

Sebelumnya, lima kader PDIP menggugat SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Akan tetapi, kelima penggugat bernama Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari meminta maaf dan mencabut gugatannya. Mereka meminta maaf dan mengaku dijebak serta ditipu terkait dengan adanya gugatan terhadap SK Kemenkumham perpanjangan kepengurusan PDIP periode 2024-2025 ke PTUN.  

Jairi menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan seluruh anggota PDIP seluruh Indonesia karena gugatan. Jairi mengatakan dia dan empat rekannya dijebak karena hanya diberikan kertas kosong dan diminta tanda tangan di atas materai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa mengajukan gugatan ke PTUN oleh orang yang disebutnya bernama Anggiat BM Manalu. 

“Saya mewakili teman-teman saya, pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, beserta seluruh keluarga besar PDIP seluruh Indonesia,” kata Jairi dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 September 2024.

Sadar telah dijebak, Jairi bersama keempat rekannya membuat pernyataan pencabutan surat gugatan dan akan segera mengajukan pencabutan surat kuasa gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu dekat.

Jairi menekankan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk ke Anggiat BM Manalu. “Kami tidak menuntut atau menggugat (SK DPP PDIP). Kami ini dalam posisi dijebak,” katanya.

Hendrik Yaputra dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.