DPR Soroti Masalah Haji hingga Ojek Online dalam Pembukaan Masa Sidang

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah permasalahan dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025. Puan menyebutkan ada tujuh isu prioritas yang akan dibahas oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat, serta perlu mendapat perhatian dari alat kelengkapan dewan,” kata Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025.

Lebih lanjut, Puan kemudian membacakan ketujuh isu yang mayoritas mengenai ekonomi sosial. Pertama, tingginya tingkat angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK), lalu yang kedua adalah permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. 

Ketiga, penerapan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keempat ada pula persoalan ojek online, kelima pengoplosan gas bersubsidi. Lalu yang keenam adalah pelaksanaan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik, terakhir posisi duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang masih kosong. 

Selain itu, pada masa sidang ini DPR juga akan membahas soal pemberian persetujuan atas calon pejabat publik yang terdiri dari Deputi Gubernur Bank Indonesaia dan anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Perihal legislasi, puan menyatakan akan melanjutkan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) pada masa sidang kali ini. Delapan RUU tersebut terdiri dari tiga RUU usulan DPR, tiga RUU usulan pemerintah, dan dua RUU kumulatif terbuka.

Putri Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa tujuh dari RUU adalah berasal dari periode keanggotan DPR RI sebelumnya. “Pembentukan suatu UU tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam UU. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional,” tuturnya. 

Menurut Puan masa sidang ke-IV resmi dimulai pada hari ini dan akan berakhir pada 24 Juli 2025. Pada masa sidang ini DPR juga akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sekaligus meminta pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024.