Greenpeace Sebut Food Estate di Gunung Mas Gagal Total, Minta Kemenhan Tanggung Jawab

TEMPO.CO, Jakarta – Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas mengatakan program  lumbung pangan atau food estate Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang sebelumnya ditanami singkong hasilnya gagal total. 

“Dia (Kemenhan) bertanggung jawab untuk food estate dari awal tanamannya singkong. Tapi singkong itu yang nantinya diproduksi jadi mi, jadi tapioka, bukan singkong yang langsung bisa dikonsumsi masyarakat juga,” katanya kepada Tempo, Selasa, 23 Januari 2024.

Berbagai kejanggalan terjadi dalam proyek tersebut. Dia menyebut adanya perusahaan yang tak kredibel di dalam program itu. “Kami lihat ada satu perusahaan yang jadi kontraktor perusahaan itu yang enggak kredibel. Masa mengelola duit miliaran rupiah tapi alamatnya di toko ponsel. itu kejanggalan-kejanggalan dari awal,” katanya.

Ia juga menuturkan food estate di Gunung Mas tak memiliki kajian awal perihal analisis lingkungan hidup strategis dan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal). Menurut Rio, program pangan dengan lahan besar-besaran tak diperbolehkan membuka kawasan hutan. Namun, kebijakan itu diubah guna melegalkan proyek strategis nasional. 

“Itu (lahan food estate) memang masih di kawasan hutan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga tak melakukan upaya-upaya (pencegahan) awal, bahkan memberikan izin,” kata Rio.

“Hasilnya sudah terjadi dan menurut kami itu gagal total, karena yang dibuka (lahan) pasir dan tak bisa ditanam untuk komoditas pangan apapun”.

Iklan

Adapun dalam debat cawapres ke-4 pada Minggu, 21 Januari 2024, calon wakil presiden Mahfud Md menyinggung soal food estate saat menyampaikan visi misinya. Food estate yang merupakan proyek pemerintah berskala besar untuk mengolah jutaan hektar lahan di Indonesia menjadi lahan pertanian dinilai gagal oleh Mahfud Md karena merusak lingkungan.

Dikutip dari Majalah Tempo, Kementerian Pertahanan menjalankan proyek tersebut untuk pengembangan pangan singkong dan Kementerian Pertanian untuk pangan di luar itu. Pemerintah mengklaim ketahanan pangan adalah bagian dari pertahanan negara.

“Food estate program pemerintah di daerah sehingga tentara bisa membantu. Tentara yang dilibatkan juga bukan dari satuan tempur atau cadangan tempur, tapi dari satuan teritorial saja,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko dilansir dari Majalah Tempo edisi 9 Oktober 2021.

Pilihan Editor: Mahfud Md Mengaku Akan Mundur dari Kabinet Jokowi: Tinggal Tunggu Momentum