Kemenkeu melaporkan realisasi anggaran kesehatan capai Rp164,3 triliun

Ini meningkat dibandingkan tahun lalu, karena percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran kesehatan hingga 30 November 2024 mencapai Rp164,3 triliun.

“Ini meningkat dibandingkan tahun lalu, karena percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan,” ujar Suahasil, dikutip di Jakarta, Minggu.

Pemanfaatan anggaran kesehatan, antara lain untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) bagi 96,7 juta peserta, vaksin imunisasi bagi 50 juta vaksin balita dan anak, serta pemberian makanan tambahan bagi 45 ribu ibu hamil dan 100 ribu balita.

Manfaat lainnya diberikan untuk sosialisasi dan diseminasi pengendalian TBC bagi 4,2 ribu orang, pemeriksaan sampel obat dan makanan untuk 89,9 ribu sampel obat dan makanan, serta fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kelahiran bagi 7,5 juta keluarga.

Realisasi anggaran kesehatan juga digunakan untuk pemenuhan alat/obat kontrasepsi, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran, pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas, serta bantuan operasional untuk 4.317 balai penyuluh KB.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025.

Kondisi ini berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan India yang menjadikan sektor pertahanan memegang alokasi terbesar dalam APBN.

“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Presiden juga mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi.

Namun, menurut Presiden, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.
Baca juga: Kemenkes: Belanja asuransi kesehatan sosial naik 36 persen pada 2023
Baca juga: Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024