Kementerian UMKM catat realisasi KUR capai 39,3 persen dari target

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp118,8 triliun per 16 Juni 2025 atau 39,3 persen dari target Rp300 triliun untuk tahun ini.

Dari jumlah KUR yang telah tersalurkan tersebut, sebesar 59,9 persen di antaranya atau Rp71,1 triliun disalurkan kepada sektor produksi.

“Per Juni ini sudah tersalurkan Rp118 triliun kepada 2 juta UMKM. Dan Alhamdulillah sudah 59,9 persen (Rp71,1 triliun) digunakan untuk sektor produksi,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Adha Damanik dalam diskusi “Double Check” di Jakarta, Sabtu.

Riza menjelaskan penyaluran KUR pada tahun ini tidak hanya mengenai peningkatan kuantitas melainkan juga peningkatan kualitas.

Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan beberapa indikator untuk mencapai peningkatan kualitas, salah satunya 60 persen dari KUR harus digunakan untuk sektor produksi.

“Kalau sebelumnya KUR itu sebagian besar diserap ke sektor perdagangan, maka mulai tahun ini kita ingin capai 60 persen dari alokasi Rp300 triliun yang menyasar kepada sektor produksi,” kata dia.

Dengan membidik penyaluran KUR lebih banyak kepada sektor produksi, imbuh Riza, maka hal ini dapat mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Dengan begitu, lapangan pekerjaan semakin terbuka dan tidak hanya mengandalkan sektor industri.

“Kita ingin memberikan nilai tambah yang lebih baik lagi kepada ekonomi UMKM kita. Tidak sekadar jadi reseller, tapi bisa produksi barang dan jual barang dengan nilai yang lebih baik,” ujar dia.

Untuk meningkatkan kualitas KUR, pemerintah juga menargetkan debitur baru sebanyak 2,4 juta UMKM pada tahun ini, sehingga penerima KUR semakin luas.

Selain itu, pemerintah menargetkan sebanyak 1,1 juta debitur graduasi.

Riza mencatat proporsi penyaluran KUR hingga Juni 2025 didominasi oleh perempuan pelaku usaha sebesar 51,07 persen. Sedangkan, laki-laki sebesar 48,7 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa KUR semakin inklusif.

“Saya kira ini juga mengindikasikan bahwa KUR itu semakin inklusif, serta semakin menyasar kepada sektor-sektor strategis dan subjek-subjek yang strategis dalam hal ini perempuan,” kata Riza.

Transformasi UMKM dari sektor informal ke sektor formal menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Untuk mencapai ini, Riza menyampaikan pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk UMKM untuk mengakses layanan mulai dari legalisasi hingga sertifikasi.

Sejak 2021 hingga 9 Juni 2025, UMKM yang telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) tercatat sebanyak 12,77 juta UMKM.

Sementara itu, penerbitan sertifikat halal secara akumulasi (2019 hingga 29 Mei 2025) sudah menjangkau 6,39 juta UMKM.

Adapun pengusaha yang mendapatkan sertifikat SNI sebanyak 976.729 UMKM.

Baca juga: Menteri UMKM minta Kalimantan kebut KUR karena baru Rp7,6 triliun

Baca juga: Menteri PKP: Rp130 triliun dari Danantara untuk KUR perumahan

Baca juga: Realisasi KUR di Bali tembus Rp3,25 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.