Konsumsi BBM 505 Juta Barel per 2023, Terbanyak Buat Transportasi
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian ESDM mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mencapai 505 juta barel sepanjang 2023. Penggunaan terbanyak untuk sektor transportasi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan konsumsi BBM untuk sektor transportasi mencapai 248 juta barel atau 49 persen dari total penggunaan. Konsumsi terbesar kedua ada pada sektor industri sebesar 171 juta barel atau 34 persen.
Sementara, sektor ketenagalistrikan 38,5 juta barrel atau 8 persen dan sektor aviasi 28,5 juta barel atau 6 persen. Konsumsi yang besar ini terus ditekan pemerintah dengan melakukan berbagai langkah untuk mengurangi konsumsi energi fosil.
“Di lain pihak, untuk mengurangi laju konsumsi BBM pemerintah dorong penggunaan EV (electric vehicle) dan EBT (energi baru terbarukan),” ujarnya dalam acara Hilir Migas Conference & Expo BPH Migas di Hotel Intercontinental Jakarta, Kamis (12/12).
Menurut Yuliot, memang tidak mudah untuk mengurangi konsumsi energi fosil. Namun, apabila tidak dilakukan dari sekarang, Indonesia akan terlambat.
“Tantangan peningkatan peran hilir migas untuk menjamin ketahanan energi adalah availability, accessibility dan affordability energi tetap menjadi tantangan dalam energi nasional,” jelasnya.
Oleh sebab itu, sebisa mungkin saat ini pemerintah mendorong agar energi hijau lebih banyak digunakan. Terlihat juga dari langkah PT Pertamina (Persero) yang meluncurkan beberapa produk BBM hijau.
“Kebijakan BBM dan Gas Bumi pada sektor hilir dalam upaya memenuhi pasokan dan meningkatkan ketahanan energi melalui transisi energi menggunakan BBM yang bersih dan ramah lingkungan untuk mendukung net zero emission,” terangnya.
Ia mengungkapkan prioritas BBM ke depan memang untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi, terutama yang bersih bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Meski masih banyak tantangan seperti infrastruktur.
“Tantangan pembangunan dan pengembangan infrastruktur hilir migas karena faktor keekonomian implikasi kebijakan dan di daerah kita yang terdiri dari kepulauan yang membutuhkan infrastruktur yang terintegrasi,” pungkasnya.
(ldy/sfr)
Recent Comments