Makanan Bergizi Gratis Bagi Masyarakat Pulau
INFO NASIONAL – Pemerintah sangat serius meningkatkan kecukupan gizi anak sekolah, pondok pesantren dan ibu hamil agar sepuluh tahun kedepan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada diatas 80 (kategori tinggi) yang mendorong anak-anak Indonesia lebih sehat, cerdas, dan terhindar dari gizi buruk.
IPM Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 74,39, yang dihitung berdasarkan empat indikator utama, yaitu umur panjang, kehidupan yang sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dibandingkan IPM dunia, Indonesia tertinggal jauh pada urutan ke-130. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menunjukkan sekitar 21 juta warga Indonesia kekurangan gizi dan 21,6 persen anak mengalami stunting.
Menjawab kondisi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 2024-2029 memenuhi janji kampanyanya melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil untuk menurunkun tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas konsumsi gizi makanan dan mencerdasan anak menuju Indonesia Emas 2045.
Kondisi Masyarakat Pulau-Pulau Kecil
Berdasarkan data pada awal Desember 2024, Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) menunjukkan, dari 17.504 pulau-pulau kecil di Indonesia, terdapat 1.204 pulau berpenduduk yang dihuni sekitar 2,5 juta jiwa penduduk, dimana 69,35 persen diantaranya termasuk kategori tertinggal dan 4,98 persen kategori sangat tertinggal berdasarkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa 74,33 persen atau sekitar 1,85 juta jiwa penduduk pulau mengalami ketertinggalan akibat dari kemiskinan yang harus diintervensi oleh negara. Jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia pada maret 2024 sekitar 9,03 persen, maka angka kemiskinan masyarakat pulau-pulau kecil akan jauh lebih signifikan.
Oleh karenanya pada 2024-2029, pemerintah harus memberikan perhatian sangat serius terkait program ketahanan pangan, air dan energi serta infrasruktur aksesbilitas dan konektivitas di pulau-pulau kecil. Selaras dengan itu, program MBG yang menargetkan 82,9 juta jiwa anak sekolah Indonesia termasuk ibu hamil, hendaknya diprioritaskan pada lokasi 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Penyediaan anggaran 2025 sebesar Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional termasuk gaji ASN atau karyawan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya di pulau-pulau kecil secara signifikan. Akibat kendala aksebilitas dan konektivitas, biaya yang dibutuhkan untuk sekali makan kemungkinan jauh lebih besar dari pagu pemerintah sebesar 10 ribu rupiah.
Sehingga pada lokasi 3T, sangat dibutuhkan percepatan proyek strategis nasional (PSN) untuk meningkatkan konektivitas dan penyediaan infrastruktur, agar distribusi makanan bergizi dan susu kedepannya lebih efisien, hemat dan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah.
Permasalahan yang akan menjadi kendala dalam program MBG diantaranya validitas data 82,9 juta jiwa target penerima manfaat, monev serta pendampingan program, sumber pendanaan, hubungan kelembagaan dan kerjasama kemitraan.
Pengumpulan dan pengolahan data merupakan langkah awal yang dapat dilakukan BPS dan kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Sosial terkait anak sekolah berkategori miskin, Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait anak nelayan di pesisir dan pulau terluar, ataupun Kementerian Agama terkait siswa pondok pesantren yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi kembali oleh pemerintah provinsi.
Pemerintah daerah pun bertugas melakukan groundcheck lapangan dan updating data untuk selanjutnya ditetapkan sebagai target penerima program MBG. Monitoring dan evaluasi pada tingkat lapangan dilakukan untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan program.
Pelibatan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dan lembaga swadaya masyarakat sangat dibutuhkan guna pendampingan di kabupaten atau kota hingga desa dan kelurahan. Paralel dengan itu, pemerintah dapat melakukan pembelajaran ke negara Amerika atau lainnya yang pernah menjalankan program sejenis.
Sumber pendanaan selain dari APBN, APBD maupun CSR BUMN, dapat mempertimbangkan pembiayaan inovatif bukan hutang yang bersumber dari Bank Dunia melalui mekanisme investasi seperti Indonesia Coral Bond Project.
Agar ketersediaan makanan bergizi pada sekolah dapat terjamin, maka hubungan kelembagaan negara serta kerja sama kemitraan bersama UMKM perlu dijalin dengan baik, yang melibatkan ibu-ibu PKK di desa atau kelurahan untuk membantu memperlancar penyediaan makanan bergizi.
Langkah-Langkah Pemerintah
Dalam Jangka Pendek, pemerintah menentukan target sasaran 82,9 juta anak sekolah dan pondok pesantren, termasuk ibu hamil, dan menugaskan Badan Gizi Nasional mengawal pelaksanaannya, sekaligus merencanakan dan menyusun pedoman monev serta pendampingan hingga tingkat implementasi di desa/kelurahan.
Dalam Jangka Menengah, pemerintah mempersiapkan kemitraan untuk menjamin ketersediaan makanan bergizi dalam skala nasional, termasuk kemungkinan melakukan impor susu, serta mendorong bupati, wali kota, camat, kepala desan dan dinas terkait untuk bermitra dan bekerja sama dengan asosiasi pedagang makanan dan susu, peternak, industri makanan skala rumah tangga, pedagang pasar, termasuk menggerakkan ibu-ibu PKK di desa dan kelurahan.
Dalam Jangka Panjang, pemerintah perlu menginisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah 3T guna meningkatkan infrastruktur aksesbilitas dan konektivitas untuk memperlancar distribusi pasokan makanan bergizi gratis. (*)
Penulis: Rido Miduk Sugandi Batubara, Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Recent Comments