Pemerintah serap Rp30 triliun dari lelang 8 seri SUN

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp30 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 17 Juni 2025.

Dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dikutip di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp81,03 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,72393 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2035.

Baca juga: BI sudah beli SBN sebesar Rp124,33 triliun hingga 17 Juni 2025

Berikutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp7,6 triliun dari penawaran masuk Rp13,64 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,98993 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Dari seri FR0104 (pembukaan kembali), dimenangkan sebesar Rp6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,33415 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2030.

Serapan berikutnya dari FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,7 triliun dari penawaran masuk Rp6,32 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03552 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Baca juga: Pemerintah serap Rp28 triliun dari lelang SUN pekan ini

Kemudian, dari seri SPN12260604 (pembukaan kembali) dimenangkan Rp2 triliun dari penawaran masuk Rp4,84 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,94000 persen dengan jatuh tempo 4 Juni 2026.

Dari seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan dana senilai Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp1,57 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,09875 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.