Prabowo Usul Gubernur-Bupati Dipilih DPRD, Fraksi PDIP Mau Lihat Draf Revisinya

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Deddy Sitorus, masih menunggu draf revisi usulan Presiden Prabowo Subianto agar gubernur dan bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

“Nanti kita lihat dulu draf revisi yang diusulkan. Saya belum bisa komentar, karena belum tahu usulan konkretnya seperti apa,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu saat dihubungi Tempo pada Jumat, 13 Desember 2024. 

Dia menjelaskan, komposisi partai koalisi di DPR sebesar 84 persen. Oleh karena itu, kata dia, seluruh kebijakan politik dan legislasi yang diinginkan di atas kertas pasti bisa gol. 

“Komposisi partai koalisi di DPR itu 84 persen. Apapun kebijakan politik dan legislasi yang diinginkan di atas kertas, pasti bisa direalisasikan. Masalahnya, apakah ini wacana saja atau sesuatu yang memang serius mau dilakukan, mari kita lihat nanti,” ujar dia.

Deddy melanjutkan bahwa dengan komposisi partai di parlemen seperti sekarang, tentu saja perubahan UU Pilkada bisa diadopsi pada siklus pemilihan berikutnya.

Dia tak menampik bahwa ongkos untuk menggelar pilkada memang mahal. Hal itu, kata dia, adalah suatu fakta dan sudah tentu perlu dievaluasi secara mendasar dan menyeluruh. 

“Apakah jawabannya dengan mengembalikan kewenangan ke DPRD, itu harus dikaji secara mendalam. Sistem apapun, tidak akan pernah sempurna secara substansial,” kata Deddy. 

Dia menyebut, substansi dari pemilihan calon kepala daerah itu juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Mulai dari kesiapan masyarakat, partai, penegakan hukum, pemerintah, penyelenggara, hingga kontestannya.

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan agar pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD lah yang akan memilih gubernur hingga bupati. Menurut dia, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam sambutannya pada Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, pada Kamis, 12 Desember 2024.

Prabowo menyatakan, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan besarnya anggaran untuk menggelar pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

“Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

Dia juga menyinggung banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh peserta pilkada. Mengingat hal itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem secara bersama-sama.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.