PSI Sebut Formula E sebagai Bentuk Pemborosan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia menolak pelaksanaan balapan mobil listrik Formula E yang akan digelar di Jakarta International E-Prix Circuit pada Sabtu 21, Juni 2025. “Fraksi PSI tetap konsisten menolak pelaksanaan Formula E, dan sikap kami tidak pernah berubah,” kata Justin Adrian melalui pesan singkat pada Rabu, 18 Juni 2025. 

Justin mengatakan sejak awal PSI menolak penggunaan anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) dalam jumlah besar untuk melaksanakan ajang balap tersebut. Anggaran Formula E, menurut dia, seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih berdampak langsung bagi warga Jakarta. 

“Daripada anggaran besar itu digunakan untuk Formula, kami dari Fraksi PSI melihat masih banyak pekerjaan rumah di Jakarta yang jauh lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung,” ucap anggota Fraksi PSI itu.

Menurut dia, saat ini warga Jakarta lebih membutuhkan hunian layak dan terjangkau, peningkatan kualitas layanan air minum, pembangunan gedung sekolah, memperluas program afirmasi Kartu Jakarta Pintar untuk siswa swasta, pengembangan transportasi umum hingga penciptaan lapangan kerja ketimbang membiayai Formula E.

“Semua ini butuh pembiayaan konsisten dan berorientasi pada kepentingan warga,” ujar Justin. PSI menyatakan Jakarta tidak butuh event internasional yang tidak berorientasi pada kepentingan warga dan pemenuhan hak dasarnya. 

Adapun jumlah comitment fee untuk menyelenggarakan balapan Formula E itu sebesar 36 juta Poundsterling atau setara Rp 680 miliar. Saat ini Pemprov Jakarta masih menunggak 5 juta Poundstreling. Seharusnya pelunasan itu dilakukan setelah tahun ketiga penyelenggaraan, namun terkendala pemilu. Sehingga penyelenggaran Formula E diundur dari tahun 2024 menjadi tahun 2025. 

Partai berlambang kepalan tangan dan bunga itu mencermati catatan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2024 yang menemukan adanya kewajiban kurang bayar comitment fee sebesar Rp 110 miliar. 

“Hal ini menunjukan bahwa proyek Formula E masih menyisakan beban finansial yang signifikan bagi Jakarta,” Ucap Francine Widjojo anggotta dewan PSI.

Grace menambahkan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, Jakarta telah mengeluarkan anggaran melalui APBD sebesar 31 juta Poundsterling. Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024 pihak Pemprov belum melunasi biaya sebesar Rp 110 miliar. PSI mempertanyakan bagaimana PT Jakarta Propertindo akan membayar utang tersebut.

“Fraksi PSI melarang Jakpro menggunakan APBD untuk penyelenggaran Formula E, termasuk penyertaan modal daerah dari proyek-proyek penugasan lainnya, untuk menutup kekurangan pembayaran perhelatan balapan tersebut,” ujar Grace.