Sekolah Garuda akan Berikan Beasiswa Penuh Berdasarkan Prestasi

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Sekolah Garuda akan menerapkan seleksi berdasarkan prestasi dan uji kompetensi yang ketat. Bagi siswa yang lolos akan mendapatkan beasiswa penuh tanpa memandang latar belakang ekonomi. 

“Seleksi masuk dilakukan berbasis rekam prestasi dan uji kompetensi yang ketat, dengan skema beasiswa penuh bagi seluruh siswa terpilih tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, Senin, 23 Juni 2025.

Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, melihat kunci utama untuk membangun kemandirian nasional di berbagai sektor strategis adalah melalui pendidikan yang berkualitas dunia. Teddy mengatakan, Sekolah Garuda dirancang sebagai model pendidikan berasrama yang mengusung kurikulum nasional dengan penguatan standar pendidikan global. 

Program ini ditujukan untuk menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) akan membangun sekolah jenjang menengah atas (SMA) unggulan khusus untuk siswa yang memiliki prestasi di atas rata-rata berdasarkan penilaian tertentu. Program pendidikan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu diberi nama Sekolah Unggulan Garuda.

Saat berdiskusi dengan awak media di kantornya, Jakarta, pada Sabtu, 17 Mei 2025, Wakil Menteri Kemendiktisaintek Stella Crishtie mengatakan terdapat dua macam sekolah yang akan dibangun, yakni Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda Tranformasi. 

Dia menjelaskan sekolah ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan pendidikan berbasis sains dan teknologi di Indonesia. Nantinya, pemerintah akan membiayai sebanyak 80 persen dari total peserta didik yakni sebanyak 160 siswa per angkatan. Sementara 20 persen pelajar lainnya akan dikenakan biaya. 

Stella belum mengungkap nominal biaya yang akan dikenakan pada siswa dengan biaya mandiri. Namun, menurut dia, dapat dipastikan skema ini dipilih berdasarkan mempertimbangkan aspek keadilan dan efisiensi. “Jadi diharapkan semua bisa hidup berdampingan antara siswa dari ekonomi bawah dan ekonomi atas,” tutur Stella. “Karena akan tidak efektif siswa dengan ekonomi atas ditanggung oleh negara,” katanya. 

Dede Leni Marfianti berkontribusi dalam tulisan ini