Soal Isu Reshuffle, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi sinyal reshuffle di Kabinet Merah Putih setelah 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengatakan reshuffle itu merupakan kewenangan Presiden Prabowo yang memimpin pemerintahan ini.

“Ya, yang pertama menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif Presiden. Jadi gini, Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden,” kata Bahlil di Kantor DPP Golkar pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Dia tidak berkomentar banyak mengenai reshuffle ini. Menurut Bahlil, pergantian menteri disetiap kabinet pemerintahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh presiden.

“Jadi, semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” kata Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menganggap selama ini fungsi seorang menteri adalah untuk membantu kinerja seorang presiden. Dia yakin Prabowo mampu melihat kapasitas kinerja para menteri selama 100 hari masa kerjanya.

“Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu presiden,” kata Bahlil.

Meski begitu, Bahlil optimistis kader partai Golkar yang ada di Kabinet Merah Putih tidak akan disingkirkan oleh Prabowo. “Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar, insya Allah, semua baik-baik saja,” ujar dia.

Sebelumnya, Prabowo buka suara soal sinyal reshuffle usai 100 hari masa kerjanya. Dirinya akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat.

“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo kepada awak media di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Prabowo mengatakan, rakyat menuntut pemerintah berjalan dengan bersih. Pemerintah juga harus bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. “Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” kata dia.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.